2,2 Miliar Dana BOS Dikucurkan Untuk MA di Pati

Pati - Pemprov Jawa Tengah pada tahun ini akan mengucurkan bantuan operasional sekolah (BOS) senilai Rp 2,2 miliar untuk 15.202 siswa/siswi Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Pati. Penegasan ini disampaikan oleh Ruhani yang merupakan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kemenag Pati melalui media WhatsApp kepada Humas Kemenag Pati, Senin (23/3/2020).
Bantuan itu untuk 65 madrasah negeri maupun swasta. ‘’Tahun ini siswa MA akan mendapatkan Bosda dari provinsi sebesar Rp 150 ribu per siswa per tahunnya. Jadi totalnya ada sekitar Rp 2,2 miliar untuk siswa MA negeri maupun swasta,’’ jelasnya.
Bantuan itu sendiri dikatakannya merupakan kali pertama yang diberikan. Oleh karena itu pihak Pemprov Jateng sengaja menggelar sosialisasi Bosda Provinsi Jateng 2020 untuk kepala MA terkait aturan dan regulasinya. 
Dalam sosialisasi itu sendiri tercatat ada ratusan kepala MA dari Pati, Rembang, dan Blora yang diberikan arahan. ‘’Rencananya bantuan tersebut dilaksanakan dua tahap dalam setahun atau setiap enam bulan sekali. Oleh karena itu pihak pemprov melalui Kasubbag Sarana Pendidikan Keagamaan Biro Kesra Setda Provinsi Jateng, Agung Priyono memberikan arahan kepada kepala MA se Jateng agar memahami bagaimana juknis peruntukan belanja barang, jasa dan modalnya,’’ tambahnya.
Melalui Rekening
Bantuan itu sendiri nantinya akan melalui proses hibah di Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah untuk kemudian disalurkan ke rekening lembaga di tiap madrasah aliyah. Diharapkan BOSDA provinsi itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi siswa MA. ‘’Sebelumnya pada 2019 lalu guru MA sudah mendapatkan bantuan. Tahun ini giliran siswanya yang mendapatkan,’’ imbuhnya.
Ruhani menambahkan bantuan Bosda provinsi itu sangat membantu madrasah dalam melakukan pengembangan. Terutama untuk madrasah yang berada di daerah pinggiran. ‘’Bosda itu sendiri menambah dari BOS reguler yang rutin diberikan dari pusat. Bantuan sebesar Rp 150 ribu per siswa per tahun tentu sangat bisa membantu operasional madrasah. Kami berharap, para kepala MA bisa memahami juknisnya. Jangan sampai penggunaannya tumpang tindih dengan BOS reguler,’’ tegasnya. (at)