Pati – Usulan anggota Komisi A DPRD Pati Haryono terkait pembebasan biaya transportasi yang dibebankan calon jemaah haji (calhaj) mendapatkan respons yang positif dari eksekutif. Tahun depan, biaya transportasi haji di Pati akan dianggarkan APBD.
“Kami sering mendapatkan laporan dan keluhan mengenai biaya transportasi haji yang dibebankan kepada calhaj. Padahal, amanat UU Nomor 13 Tahun 2008, transportasi calhaj dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemda,” ujar Haryono, Rabu (19/7/2017).
Tahun ini, masing-masing calhaj dibebankan biaya transportasi Rp 400 ribu, setelah usulan biaya Rp 450 ribu tidak diterima. Tahun lalu, calhaj dibebankan biaya transportasi sebesar Rp 430 ribu.
Kendati biaya transportasi calhaj selama ini sudah mendapatkan bantuan dari pemda, Haryono menilai tidak cukup karena tidak sesuai dengan amanat UU. Meski demikian, dia merasa cukup lega karena eksekutif merespons positif usulannya untuk menganggarkan biaya calhaj ke embarkasi melalui APBD.
“Dalam rapat Kemenag dengan forum komunikasi KBIH kemarin sempat diputuskan biaya transportasi sebesar Rp 450 ribu. Saya angkat tangan, karena itu bukan tanggung jawab calhaj tapi pemda. Akhirnya diputuskan Rp 400 ribu dan kami masih memberikan toleransi,” kata Haryono yang juga Ketua KBIH IPHI Pati.
Selain pembebasan biaya transportasi haji, Haryono juga mengusulkan agar ketentuan pembiayaan transportasi calhaj ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 Tahun 2008.
“Sekarang sudah lega dan bersyukur, karena perjuangan yang cukup panjang akhirnya direspons positif Pak Bupati. Kami berharap, amanat UU segera diimpelementasikan tahun depan dan dibuat perda tahun ini,” harapnya.
Secara terpisah, Bupati Pati Haryanto yang juga Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pati menuturkan, pemberangkatan jemaah haji ke embarkasi tahun ini masih ada swadaya dari calhaj. Namun, biaya transportasi itu sudah dianggarkan APBD untuk tahun depan.
Dia berharap, fasilitasi pemda untuk transportasi calhaj dapat meringankan beban jemaah. “Selaku Ketua IPHI dan kepala daerah, memang tahun ini belum bisa memberikan fasilitas sepenuhnya, karena masih ada swadaya. Tapi tahun depan sudah dianggarkan di APBD,” pungkasnya. (Kholistiono/Athi’/bd)
